1 | Pengesahan
Konvensi Ilo No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak. |
2 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
[Penjelasan] |
3 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
[Penjelasan] |
4 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
[Penjelasan] |
5 | Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi
Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
[Penjelasan] |
6 | Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
[Penjelasan] |
7 | Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang
[Penjelasan] |
8 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
[Penjelasan] |
9 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
[Penjelasan] |
10 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
[Penjelasan] |
11 | Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
[Penjelasan] |
12 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata
[Penjelasan] |
13 | Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan
Kota Batam
[Penjelasan] |
14 | Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
[Penjelasan] |
15 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak
[Penjelasan] |
16 | Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
[Penjelasan] |
17 | Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan |
19 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
[Penjelasan] |
20 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
[Penjelasan] |
22 | Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
[Penjelasan] |
23 | Pembentukan Propinsi Banten
[Penjelasan] |
24 | Perjanjian Internasional
[Penjelasan] |
25 | Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 |
26 | Pengadilan Hak Asasi Manusia
[Penjelasan] |
27 | Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
[Penjelasan] |
28 | Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan
berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan
menjadi Undang-Undang
[Penjelasan] |
29 | Perlindungan Varietas Tanaman
[Penjelasan] |
30 | Rahasia Dagang
[Penjelasan] |
31 | Desain Industri
[Penjelasan] |
32 | Desain tata letak Sirkuit Terpadu
[Penjelasan] |
33 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
[Penjelasan] |
34 | Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[Penjelasan] |
35 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
[Penjelasan] |
36 | Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
[Penjelasan] |
37 | Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi
Undang-Undang
[Penjelasan] |
38 | Pembentukan Provinsi Gorontalo
[Penjelasan] |
0 komentar:
Posting Komentar