KUMPULAN UU TH 1999

Undang-undang Republik Indonesia 1999

1	Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah Pidana. [Penjelasan]
2	Partai Politik
3	Pemilihan Umum
4	Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
6	Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
11	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
12	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
13	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
14	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IIAceh Singkil
15	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Cilegon
17	Penyelenggaraan Ibadah Haji
18	Jasa Konstruksi
19	Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi Ilo mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
20	Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Ilo mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
21	Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi Ilo mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) [Penjelasan]
22	Pemerintahan Daerah
23	Bank Indonesia [Penjelasan]
24	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
25	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
26	Pencabutan Undang-Undang Nomor II/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
27	Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
28	Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
29	Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
30	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
31	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
33	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
34	Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
35	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
36	Telekomunikasi
38	Pengelolaan Zakat
41	Kehutanan
42	JAMINAN FIDUSIA [Penjelasan]
43	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
44	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
45	PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
46	PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
47	PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
48	PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
49	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
50	PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
51	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
52	PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
53	PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
54	PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
55	PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
56	RAKYAT TERLATIH

Posted in: UNDANG UNDANG