HARI INI, PRESIDEN PANGGIL CALON WAKIL MENTERI

JAKARTA,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memanggil para calon wakil menteri (bukan calon menteri seperti diberitakan sebelumnya) yang akan bergabung pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Kamis (13/10/2011), di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor. Demikian informasi yang disampaikan Juru Bicara Presiden kepada Kompas.com, Rabu (12/10/2011).

"Pemanggilan ini akan dimulai pada pukul 07.00," kata Julian Aldrin Pasha. Tak hanya itu, Presiden juga dijadwalkan akan memanggil pemimpin partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan.

Selama ini, Presiden belum melakukan komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik. Sesuai kesepakatan pada kontrak politik, Presiden harus melakukan komunikasi politik dengan pemimpin parpol anggota koalisi ketika ingin melakukan perombakan kabinet.

Menurut Julian, Presiden akan mengumumkan susunan KIB II sebelum 20 Oktober 2011. Selain mengumumkan susunan kabinet menteri yang baru, Presiden juga akan menyampaikan pidato kebijakan memasuki tahun ketiga pemerintahannya.

Menteri Sementara Dilarang Ambil Kebijakan Strategis
Presiden SBY memerintahkan semua jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II agar tak mengambil langkah atau kebijakan strategis. Perintah tersebut dilakukan hingga pengumuman reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan.

Presiden telah mengirimkan perintah tersebut dalam bentuk surat kepada semua menteri. Surat tersebut dikirim Presiden ke semua anggota kabinet dan ditembuskan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

"Ini termasuk membuat kebijakan strategis, yang menyangkut policy. Katakanlah peraturan menteri. Itu yang strategis," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha ketika dihubungi para wartawan, Rabu (12/10/2011). Julian mengatakan, surat edaran ini diyakini tak mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung membenarkan bahwa DPR menerima tembusan surat tersebut.

"Terkait reshuffle, DPR sudah menerima surat dari pemerintah, semua menteri tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis sampai pelantikan menteri baru," katanya.

Julian mengatakan, saat ini rencana reshuffle telah memasuki tahap final. Presiden akan mengumumkan jajaran anggota KIB II baru sebelum tanggal 20 Oktober 2011.

Read More

FOTO JENAZAH MICHAEL JACKSON TANPA BUSANA BEREDAR

Jakarta Sidang kasus kematian Michael Jackson kembali digelar Selasa (11/10/2011) di Los Angeles, Amerika Serikat.Dalam sidang tersebut, foto jenazah Michael Jackson tanpa busana usai diotopsi menjadi bukti. Seperti dilansir Aceshowbiz, Rabu (12/11/2011), kini foto itu pun tersebar luas ke berbagai media. Foto tersebut memperlihatkan jenazah Michael di atas meja otopsi.

Dalam foto tersebut tampak beberapa bagian tubuh Michael masih diperban. Pada bagian dada Michael juga terlihat luka. Sayangnya, tidak ada informasi luka tersebut berasal dari mana.

Foto tersebut mengagetkan sebagian orang-orang yang hadir di sidang itu. Bahkan sebagian pengunjung ada yang menangis setelah foto itu diperlihatkan.

Sementara ibunda Michael, Katherine memilih untuk meninggalkan ruangan sidang

sebelumnya foto itu diperlihatkan.

Read More

FERGIE TAK TERGANGGU TABIAT BENGAL ROONEY

MANCHESTER - Manajer Manchester United Sir Alex Ferguson membela aksi bengal pemainnya, Wayne Rooney saat memperkuat timnas Inggris, pekan lalu. Menurut Fergie, tabiat pemarah Rooney bukan hal yang buruk.

Rooney terpaksa dihadiahi kartu merah oleh wasit setelah menendang pemain Montenegro, Miodrag Djudovic dalam laga kualifikasi Euro 2012 antara Inggris kontra Monetenegro yang berakhir imbang, 2-2. Penyerang 25 tahun ini pun menuai kritikan.

Pembelaan Ferguson ini tentu sangat mengejutkan mengingat ia dikenal sebagai salah satu pelatih tegas dan minim toleransi. Namun Ferguson punya alasan untuk membela pemainnya itu. Rooney saat ini dianggap telah lebih 'sopan' dibanding sebelumnya.

"Saya pikir Rooney telah menunjukkan peningkatan luar biasa terhadap kontrol emosinya selama beberapa tahun terakhir. Dia memang punya emosi yang meletup-letup. Dan dalam pikiran saya, hal itu (menendang lawan) bukanlah aksi terburuk di dunia," ujar Ferguson dilansir Mirror Football.

Fergie sendiri mengaku belum berkomunikasi dengan Rooney pasca insiden tersebut. Fergie hanya sempat mengirim pesan pendek kepada Rooney, namun hingga saat ini belum dibalas. "Saya telah mengirim SMS kepadanya, tapi dia belum membalasnya," ujarnya.

Fergie pun enggan mengkaitkan aksi bengal Rooney terkait dengan kasus skandal perjudian yang membelit ayahnya. "Saya tidak tahu.

Sulit untuk mengkaitkan hal tersebut dengan hal lain," pungkasnya.

Read More

KENALI PASANGANMU PENYUKA BOLA

Anda memiliki pasangan yang maniak bola? Atau pasangan Anda lebih memilih menghabiskan waktunya untuk menonton bola dibanding dengan Anda?

Wah, sepertinya Anda perlu lebih waspada. Jika olahraga masih pada sebatas wajar, itu masih normal dan pasti menyanangkan. Tapi hati-hati jika sudah terobsesi karena akan mengancam hubungan dan kualitas hidup Anda.

 

Peringatan ini datang dari psikologis klinis dari School of Public Health University of Alabama di Birmingham Josh Klapow.

Menurutnya, jika seorang pria selalu menghabiskan waktu lebih dalam seminggu hanya untuk menonton atau bermain sepakbola, artinya ada sesuatu yang adiktif dalam dirinya.

Ada perbedaan besar antara seorang penggemar yang berdedikasi dengan pecandu sepak bola. Bila dilakukan secara terus menerus, bisa menjadi sebuah obsesi.

"Ini bukan perkara berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk sepakbola, hanya saja efeknya menyebabkan perilaku negatif pada kehidupan nyata terutama tanggung jawab Anda," jelasnya.

Ada beberapa sinyal yang menunjukkan kalau pria sudah terobsesi terhadap sepak bola.

1. Selalu terpikir tentang sepak bola meski melakukan hal lain.
2. Kesal ketika sudah mulai terganggu sewaktu berhubungan dengan sepak bola.
3. Lebih mementingkan sepak bola dibanding urusan pribadi atau keluarga.
4. Merasa tertekan, marah dan bertindak brutal ketika tim yang dibanggakannya kalah.

"Pada akhirnya ini adalah kebiasaan yang perlu diubah, kebiasaan seperti ini bergerak maju dan mengubah perilaku Anda sedikit demi sedikit," imbuh Klapow.

Read More

KUMPULAN UU TH 2010

Undang-undang Republik Indonesia 2010

1	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 [Penjelasan]
2	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 [Penjelasan]
3	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI [Penjelasan]
4	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009
5	GRASI [Penjelasan]
6	PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN

Read More

KUMPULAN UU TH 2009

Undang-undang Republik Indonesia 2009

1	Penerbangan
3	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4	Pertambangan Mineral dan Batubara
5	Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi)
9	Badan Hukum Pendidikan
10	Kepariwisataan
11	Kesejahteraan Sosial
12	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
13	Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
14	Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
15	Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
16	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
17	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Thn.2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Thn.2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD.Dan DPRD Menjadi Undang-Undang
18	Peternakan Dan Kesehatan Hewan
19	Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)
20	Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
21	Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh
22	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
23	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
24	Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
25	Pelayanan Publik
27	Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
29	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
30	KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
31	TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
32	TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
33	PERFILMAN [Penjelasan]
34	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI [Penjelasan]  [Lampiran]

Read More

KUMPULAN UU TH 2008

Undang-undang Republik Indonesia 2008

1	Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi perubahan dokumen identitas Pelaut, 1958)
2	Partai Politik
3	Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
4	Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
5	Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
6	Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
7	Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
8	Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
9	Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
10	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11	Informasi dan Transaksi Elektronik
12	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13	Penyelenggaraan Ibadah Haji
14	Keterbukaan Informasi Publik
15	Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana)
16	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
17	Pelayaran
18	Pengelolaan Sampah
19	Surat Berharga Syariah Negara
20	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
21	Perbankan Syariah
22	Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
23	Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara [Penjelasan]
24	Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu
25	Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
26	Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat
27	Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah
28	Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
29	Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara
30	Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara
31	Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
32	Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
33	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
34	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
35	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang [Lampiran]
36	Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [Penjelasan]
37	Ombudsman Republik Indonesia
38	Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
39	Kementerian Negara
40	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
41	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
42	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
43	Wilayah Negara
44	Pornografi
45	Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
46	Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
47	Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
50	Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
51	Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
52	Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
53	Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
54	Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
55	Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
56	Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Read More