KUMPULAN UU TH 2002

Undang-undang Republik Indonesia 2002

	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 [Penjelasan]
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3	Pertahanan Negara [Penjelasan]
4	Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5	Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah [Penjelasan]  [Lampiran]
6	Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
7	embentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
8	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara `
9	Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur
10	Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah
11	Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo
12	Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
13	Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
14	Pengadilan Pajak [Penjelasan]
15	Tindak Pidana Pencucian Uang [Penjelasan]
16	Pengesahan Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang mengatur kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya, 1967
17	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
18	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi [Penjelasan]
19	Hak Cipta [Penjelasan]
20	Ketenagalistrikan [Penjelasan]
21	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
22	Grasi
23	Perlindungan Anak [Penjelasan]
24	Surat Utang Negara
25	Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
26	Pembentukan 15 Kabupaten Di Provinsi Papua [Lampiran]
27	Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
28	Bangunan Gedung
29	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
30	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
31	Partai Politik
32	Penyiaran [Penjelasan]

Posted in: UNDANG UNDANG