KUMPULAN UU TH 2008

Undang-undang Republik Indonesia 2008

1	Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi perubahan dokumen identitas Pelaut, 1958)
2	Partai Politik
3	Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
4	Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
5	Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
6	Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
7	Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
8	Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
9	Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia
10	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11	Informasi dan Transaksi Elektronik
12	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13	Penyelenggaraan Ibadah Haji
14	Keterbukaan Informasi Publik
15	Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana)
16	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
17	Pelayaran
18	Pengelolaan Sampah
19	Surat Berharga Syariah Negara
20	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
21	Perbankan Syariah
22	Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
23	Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara [Penjelasan]
24	Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu
25	Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
26	Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat
27	Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah
28	Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
29	Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara
30	Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara
31	Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
32	Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
33	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
34	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
35	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang [Lampiran]
36	Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan [Penjelasan]
37	Ombudsman Republik Indonesia
38	Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
39	Kementerian Negara
40	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
41	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
42	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
43	Wilayah Negara
44	Pornografi
45	Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
46	Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
47	Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
50	Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
51	Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
52	Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
53	Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
54	Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
55	Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
56	Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Posted in: UNDANG UNDANG